"Pak Jokowi-JK (Jusuf Kalla) paham hal itu. Ini dalam keadaan darurat politik anggaran," ujar Effendi, di Jakarta Pusat, Sabtu (30/8/2014).
Anggota Komisi VII DPR RI itu melihat ada masalah dalam anggaran yang dibuat pemerintahan saat ini, sehingga membuat beban di pemerintahan Jokowi-JK.
"Misalnya pemerintah terlihat kurang fair dengan tak masukan pendapatan Lifting Cepu, sehingga pendapatan sektor ini jadi defisit. Kita berharap ada komitmen bila mau kerjasama dengan pemerintahan rakyat, mari 20 hari kerja kita ubah anggaran jadi pro rakyat," cetusnya.
Effendi juga menegaskan rencana kenaikan harga BBM oleh Jokowi itu dikarenakan melihat realitas yang ada. "Ini hulunya di pemerintahan sekarang yang tak tampak upaya untuk jauhkan BBM berbasis fosil. Padahal kita bisa mengalihkannya kepada jenis bahan bakar berbasis non fosil," katanya.
Seperti diketahui rencana kenaikan harga BBM oleh Jokowi mendapat kritik keras dari pengamat ekonomi politik, Ichsanuddin Noorsy. Ia mengatakan rencana kenaikan BBM oleh Jokowi menghindari pembicaraan konstitusi dan lebih menekankan paradigma pasar dengan opsi harga-harga.
Selain itu Ketua DPP Partai Demokrat Ikhsan Modjo juga menjelaskan, Jokowi-JK tak perlu sampai menaikkan harga BBM untuk melaksanakan program-program unggulannya, karena harga minyak dunia sedang turun dan Presiden SBY pun telah menyiapkan anggaran sebesar Rp180 triliun agar Jokowi-JK dapat merealisasikan program-programnya.
*inilah.com
