Pembahasan masih berjalan alot terkait pemilihan gubernur dan bupati/wali kota secara langsung atau tidak langsung (dipilih oleh DPRD).
Enam Parpol Koalisi Merah Putih, yakni Partai Gerindra, Partai Golkar, Partai Demokrat, Partai Persatuan Pembangunan, Partai Amanat Nasional, dan Partai Keadilan Sejahtera (PKS) sepakat dengan opsi Pilkada oleh DPRD.
Ketua Fraksi PKS, Hidayat Nur Wahid menjelaskan Pilkada oleh DPRD akan memperkecil potensi money politic yang selama ini marak di Pilkada Langsung.
"Sikap (PKS) tentang RUU Pilkada ada dinamika, secara prinsip pada UUD konstitusi kita yang memberi pilihan pimpinan kepala daerah secara demokratis baik langsung atau DPRD, agar kemudian bisa memaksimalkan makna dari demokrasi berjenjang," kata Hidayat di DPR RI, Jakarta, Jumat (5/9).
Dengan semangat itu, lanjutnya, PKS akhirnya menginginkan Pilkada dipilih oleh DPRD. Hal itu untuk memperkecil ruang korupsi dan money politic.
PDIP Ngamuk
Sikap partai Koalisi Merah Putih yang memilih Pilkada oleh DPRD membuat kubu PDIP meradang dan mengancam akan menggugat ke Mahkamah Konstitusi (MK).
"Jika kami kalah, kami akan ajukan judicial review ke Mahkamah Konstitusi," kata anggota Komisi II dari PDI-P, Budiman Sudjatmiko, Jumat (5/9/2014) siang, seperti dikutip dari KOMPAS.
Meski begitu, kata Budiman, PDI-P bersama PKB dan Hanura akan terus melakukan proses lobi agar pilkada nantinya akan tetap dilakukan secara langsung. Dia berharap proses musyawarah bisa mencapai kata sepakat.
"Kita akan terus lobi karena ini adalah persoalan masyarakat," ujar Budiman.
Meradangnya PDIP dan parpol pendukung Jokowi diyakini karena ketakutan mereka kalau Pilkada oleh DPRD maka PDIP dan kubu Jokowi akan gigit jari. Gubernur, Walikota, Bupati di daerah-daerah akan dikuasasi dan dimenangkan calon dari Koalisi Merah Putih.
*Portal Kita Semua
