Dua faksi besar di Palestina, Hamas dan Fatah akhirnya sepakat untuk
bersatu setelah pecah kongsi semenjak 2007. Kesepakatan, yang
berlangsung di Kairo, Kamis (25/9) ini juga Jalur Gaza pada akhirnya
diambil alih Otoritas Palestina yang selama ini dikuasai Fatah.
Di saat yang sama, Hamas juga setuju dengan pembentukan negara Palestina sesuai dengan perbatasan 1967. Tim negosiator dari Fatah, Hassin Alsheikh, mengatakan kepada Haaretz, bahwa Otoritas Palestina akan mengambil alih rekonstruksi Jalur Gaza. Selain itu Hamas juga menyetujui rencana Presiden Mahmoud Abbas untuk membentuk negara Palestina sesuai dengan perbatasan di tahun 1967.
Perwakilan Hamas, Musa Abu Marzouk dan tim dari Fatah, Azzam Ahmed secara bersama mengatakan akan menyetujui segala keputusan untuk mendorong pemerintahan Palestina bersatu. Selain itu akan dibentuk Komite Bersama untuk memantau pelaksanaan kesepakatan ini.
Azzam Ahmed juga menambahkan, seluruh pegawai negeri sipil khususnya di Gaza akan dibiayai Otoritas Palestina. "Alasannya karena mereka adalah rakyat Palestina dan bekerja dibawah pemerintah Palestina bersatu," tutur dia dikutip dari Worldbulletin.net, Kamis (25/9).
Sementara Ketua Biro Politik Hamas, Moussa Abu Marzouk mengatakan kontrol perbatasan Gaza juga akan berada di bawah kontrol Pemerintah persatuan. Di saat yang sama menurut dia juga akan dibantu Persatuan Bangsa-Bangsa (PBB).
"PBB akan melakukan kesepakatan dengan Israel dan pemerintah persatuan akan menjalankannya", tutur dia seraya menambahkan perbatasan Rafah dengan Mesir bukan bagian dari pembicaraan.
sumber: republika.co.id
Di saat yang sama, Hamas juga setuju dengan pembentukan negara Palestina sesuai dengan perbatasan 1967. Tim negosiator dari Fatah, Hassin Alsheikh, mengatakan kepada Haaretz, bahwa Otoritas Palestina akan mengambil alih rekonstruksi Jalur Gaza. Selain itu Hamas juga menyetujui rencana Presiden Mahmoud Abbas untuk membentuk negara Palestina sesuai dengan perbatasan di tahun 1967.
Perwakilan Hamas, Musa Abu Marzouk dan tim dari Fatah, Azzam Ahmed secara bersama mengatakan akan menyetujui segala keputusan untuk mendorong pemerintahan Palestina bersatu. Selain itu akan dibentuk Komite Bersama untuk memantau pelaksanaan kesepakatan ini.
Azzam Ahmed juga menambahkan, seluruh pegawai negeri sipil khususnya di Gaza akan dibiayai Otoritas Palestina. "Alasannya karena mereka adalah rakyat Palestina dan bekerja dibawah pemerintah Palestina bersatu," tutur dia dikutip dari Worldbulletin.net, Kamis (25/9).
Sementara Ketua Biro Politik Hamas, Moussa Abu Marzouk mengatakan kontrol perbatasan Gaza juga akan berada di bawah kontrol Pemerintah persatuan. Di saat yang sama menurut dia juga akan dibantu Persatuan Bangsa-Bangsa (PBB).
"PBB akan melakukan kesepakatan dengan Israel dan pemerintah persatuan akan menjalankannya", tutur dia seraya menambahkan perbatasan Rafah dengan Mesir bukan bagian dari pembicaraan.
sumber: republika.co.id