"Perppu Pilkada yang baru dikeluarkan memang bisa jadi masalah yang harus diantisipasi sejak sekarang. Kalau Perppu ditolak akan ada kekosongan hukum," kata Mahfud MD melalui akun Twitter pribadinya, @mohmahfudmd, Ahad (5/10).
Mahfud menjelaskan perppu dapat diujikan kembali di MK dan bukan tidak mungkin MK juga dapat membatalkan perppu tersebut. Hal ini pernah terjadi 2014 di mana MK membatalkan perppu tentang MK sehingga menjadi invalid sebelum diuji DPR.
Untuk Perppu Pilkada ini, lanjutnya, memang akan jadi masalah jika ditolak. Pasalnya perppu ini langsung membatalkan UU Pilkada yang telah disahkan DPR. Jika DPR menolak Perppu Pilkada maka akan terjadi kekosongan hukum.
Masalah semakin pelik karena pada pertengahan 2015 harus ada penggantian banyak kepala daerah. Hal ini yang harus diantisipasi negara apakah pemilihannya akan dilakukan secara langsung atau melalui DPRD. Ia sendiri mengakui belum mengetahui solusinya karena baru pertama terjadi UU dibatalkan perppu yang belum tentu disetujui DPR.
"Ketiadaan hukum (rechtsvacuum) tentang Pilkada ini bisa menjadi bom waktu. Perlu kearifan parpol-parpol untuk menghindari kekisruhan-kekisruhan baru," jelasnya.
sumber : ROL
