Demikian disampaikan oleh Wasekjen PDIP, Ahmad Basarah, di Jakarta, Minggu (23/11).
"Kami (PDIP) tak terkejut dengan rencana Koalisi Merah Putih (KMP) yang dipelopori Golkar untuk menggunakan hak interpelasi," sergahnya.
Ahmad Basarah juga mengatakan prediksinya akan ada beberapa lagi penggunakan hak interpelasi atau hak angket yang akan digulirkan KMP terhadap kebijakan-kebijakan pemerintah yang lainnya.
Selain itu, motif KMP pascapilpres yang lalu masih tetap dipertahankan, yakni untuk menjadi kekuatan oposisi yang akan mengawasi, bahkan mengendalikan jalannya Pemerintahan Jokowi.
"Pemerintah harus menyiapkan diri lebih responsif dan lebih cermat lagi untuk menghadapi berbagai macam agenda KMP di bidang pengawasan DPR," ucapnya.
Kata dia, pemerintahan Jokowi harus lebih realistis lagi bahwa pelaksanaan atas cita-cita dan program-program pemerintahan yang direncanakan akan berhadapan dengan realitas sistem pemerintahan presidensial yang telah bercita rasa parlementer.
"Hal itu akan menjadi pintu masuk bagi digunakannya hak interpelasi, hak hangket, hak menyatakan pendapat, atau bahkan hak untuk melakukan proses impeachment oleh DPR terhadap Presiden Jokowi dan Jusuf Kalla dan terhadap menteri-menterinya," demikian Basarah. (aktual.co/piyungan online/okeonline)
