Bila langkah politik ini sungguh dilakukan parlemen, maka ini akan menjadi malapetaka politik untuk Jokowi, karena mayoritas fraksi di Parlemen bersuara keras terkait kebijakan kenaikan harga BBM. Pemerintahan Jokowi.
Sekretaris Fraksi Partai Golkar DPR RI Bambang Soesatyo mengatakan kebijakan Jokowi menaikkan harga BBM hanyalah memindahkan beban fiskal pemerintahan ke pundak rakyat.
"Fraksi Partai Golkar menolak keputusan Presiden Jokowi menaikkan harga BBM bersubsidi," kata Bambang di Jakarta, Selasa, 18 November 2014.
Hal senada juga ditegaskan Ketua Fraksi Partai Gerindra Ahmad Muzani. Menurut Ahmad, Gerindra pasti akan meminta pemerintahan Jokowi untuk mencabut kebijakan kenaikan harga BBM.
"Indonesia satu-satunya yang menaikkan harga BBM. Saya tidak tahu kacamata apa yang dipakai oleh Jokowi. Konkritnya kami meminta agar mencabut kebijakan ini," kata Muzani di sela-sela sidang paripurna DPR.
Ketua Fraksi Partai Demokrat Edhie Baskoro Yudhoyono juga mengatakan agar DPR RI menggunakan hak konstitusionalnya untuk meminta penjelesan kepada pemerintah terkait kenaikan kenaikan harga BBM.
“Agar DPR RI menggunakan hak dan kewenangannya untuk meminta penjelasan kepada Presiden dan pemerintah," kata Ibas dalam jumpa pers di ruang Fraksi Partai Demokrat.
Wakil Ketua DPR dari Fraksi Partai Demokrat Agus Hermanto mengatakan kenaikan harga BBM potensial melanggar UU No 12 Tahun 2014 tentang APBN Perubahan 2014.
"Kalau dilihat secara detil bisa saja kebijakan menaikkan harga melanggar UU APBNP 2014," kata Agus.
Sementara anggota Fraksi PDI Perjuangan Aria Bima mengatakan fraksinya mendukung penuh kenaikan harga BBM oleh pemerintahan Jokowi. Menurut dia, pihaknya akan membicarakan dengan fraksi-fraksi lainnya pendukung pemerintah.
"Kita akan membicarakan dengan fraksi koalisi menyangkut pemindahan subsidi BBM," ujar Aria.
Kebijakan kenaikan harga BBM oleh pemerintahan Jokowi yang belum berusia satu bulan tentu menimbulkan pro dan kontra. Respons kritis parlemen menyikapi kebijakan kenaikan harga BBM ini tentu menjadi malapetaka politik bagi Jokowi. (in/fs) piyungan online
