Wakil Ketua DPR Fahri Hamzah menyatakan, tahap pertama dalam rangka
implementasi reformasi DPR di bidang penguatan kelembagaan adalah
membangun alun-alun demokrasi, sebuah plaza reformasi bagi publik.
Alun-alun demokrasi akan menjadi tempat unjuk rasa dan penyampaian
aspirasi publik terbesar di Indonesia.
Hal itu diutarakannya di depan Rapat Paripurna DPR, Rabu (20/5) dipimpin Wakil Ketua DPR Taufik Kurniawan.
Menurutnya, alun-alun tersebut disiapkan khusus untuk menyatakan
pendapat dan perasaan, maka pelaksanaan pelaksanaan demo di tempat
tersebut sangat dilindungi sebagai mimbar kebebasan berpendapat yang
aman dan damai tanpa kerusuhan dan ketegangan aparat.
Secara keseluruhan, lanjut politisi PKS ini, implementasi reformasi DPR
akan dilakukan melalui 7 tahapan. Setelah tahap pertama pembangunan
alun-alun demokrasi, tahap kedua membangun museum dan perpustakaan,
tahap ketiga membangun jalan akses bagi tamu dan publik ke Gedung DPR
dan tahap keempat membangun visitor center.
Tahap kelima pembangunan ruangan pusat legislasi dan perancangan Undang-undang, tahap keenam pembangunan ruang anggota dan tenaga ahli yang standar serta ketujuh integrasi kawasan.Integrasi kawasan yaitu mengintegrasi tempat tinggal anggota dengan kantor kerja anggota yang secara umum akan menjadi ikon baru di ibukota negara.
"Tempat ini nantinya akan menjadi tujuan kunjungan baik warga negara Indonesia maupun WNA yang ingin mengetahui perjalanan Indonesia khususnya perjalanan cabang kekuasaan legislatif di Indonesia. Ini adalah memori dan pengetahuan kolektif bangsa," jelas Fahri menambahkan. (mp)
Sumber: dpr.go.id
Tahap kelima pembangunan ruangan pusat legislasi dan perancangan Undang-undang, tahap keenam pembangunan ruang anggota dan tenaga ahli yang standar serta ketujuh integrasi kawasan.Integrasi kawasan yaitu mengintegrasi tempat tinggal anggota dengan kantor kerja anggota yang secara umum akan menjadi ikon baru di ibukota negara.
"Tempat ini nantinya akan menjadi tujuan kunjungan baik warga negara Indonesia maupun WNA yang ingin mengetahui perjalanan Indonesia khususnya perjalanan cabang kekuasaan legislatif di Indonesia. Ini adalah memori dan pengetahuan kolektif bangsa," jelas Fahri menambahkan. (mp)
Sumber: dpr.go.id
