Namun Demokrat memberikan 10 syarat yang harus dipenuhi atas dukungan tersebut.
10 catatan yang diinginkan Partai Demokrat adalah:
1. Uji publik atas integeritas dan kompetensi cagub, cabup, cawalikot.
2. Efisiensi biaya pilkada harus dan mutlak.
3. Pengaturan kampanye dan pembatasan dana.
4. Akuntabilitas penggunaan dana kampanye.
5. Larangan politik uang dan sewa kendaraan partai.
6. Larangan untuk melakukan fitnah dan kampanye hitam.
7. Larangan pelibatan aparat birokrasi.
8. Larangan pencopotan aparat birokrasi pascapilkada.
9. Penyelesaian sengketa pasca pilkada.
10. Pencegahan kekerasan dan pertanggungjawaban hukum pendukung calon atas keputusan pendukung. Kalau ini dilanggar, PD ingin calon tersebut harus didiskualifikasi.
"Kalau 10 poin ini dimasukkan (RUU Pilkada), maka secara tegas PD memilih pilkada dilakukan secara langsung baik gubernur, bupati, dan walikota," tegas Syarief, di Jakarta, Sabtu, 20 September 2014. (fs)
sumber : portal kita semua
