Dia beralasan pengawasan terhadap kepala daerah hasil pemilihan DPRD yang terlibat praktik korupsi justru lebih mudah.
“Kalau satu kabupaten anggota DPRD ada 30 orang, akan lebih mudah mengawasinya. Kalau pimpinan partainya disuap, lebih mudah menangkapnya. Daripada menangkap orang-orang kecil yang terima uang Rp20.000-Rp100.000,” kata Yusril di Bareskrim Polri, Jakarta, Selasa (9/9/2014), demikian dikutip dari solopos.com.
Pola susahnya pengawasan praktik politik uang dia gambarkan dalam pilkada langsung. “Sekarang begitu banyak uang diberikan di serangan fajar, pengawasannya dan penindakannya akan lebih susah,” ujar politikus PBB ini.
Alasan lainnya adalah efisiensi biaya. Dibandingkan dengan pilkada langsung seperti saat ini, biaya terlalu besar dikeluarkan negara. Namun, dia tidak merinci berapa besaran yang dimaksudnya itu.
“Kalau biaya terlalu besar, membuka peluang untuk terjadinya korupsi, kalau dipilih DPRD, kalau menyuap pimpinan partai atau pimpinan DPRD kan akan lebih mudah diawasi,” beber Yusril.
Selain itu, pengembalian Pilkada ke DPRD akan menjadi lebih sederhana. “Pilkada dikembalikan ke DPRD akan lebih simpel, tidak melibatkan banyak rakyat dalam politik,” ujar dia.
*portal kita semua
