Juru Bicara sekaligus Deputi Pencegahan KPK, Johan Budi, menegaskan KPK tidak bisa menjamin nama – nama yang lolos dari pantauan tidak akan melakukan hal tersebut. “KPK tidak bisa menjamin,” imbuh Johan, saat diwawancarai wartawan, di Jakarta, Selasa (21/10).
Hal ini dinilai menjadi penegaskan KPK, bahwa seseorang tetap berpotensi terlibat korupsi nantinya. Pertimbangan dan saran KPK terkait nama – nama yang akan diseleksi Jokowi menjadi menterinya hanyalah permulaan. Hal ini memang dipahami berbagai pihak sebagai upaya Jokowi dan JK membentuk kabinet yang bersih dari korupsi.
Pakar politik LIPI, Siti Zuhro, menyatakan seleksi yang dilakukan Jokowi dinilainya tidak terintegrasi dengan baik. Wanita yang kerap disapa Wiwik ini menyayangkan kenapa Jokowi hanya meminta saran KPK saja.
Padahal, ada Polri dan Kejaksaan Agung (Kejagung) yang juga berwenang mengusut perkara korupsi. Seharusnya, Jokowi juga meminta saran dan masukan mereka.
Selain itu, Wiwik mengimbau kepada Jokowi untuk hati – hati. Sebabnya, Indonesia ini kerap berlebihan dalam melihat seseorang terkait keterlibatannya dalam perkara korupsi. Meski belum terbukti korupsi, seseorang kera diseret-seret terlibat dalam perkara tersebut. “Ini berlebihan,” imbuhnya. sumber : ROL
