Presiden Joko Widodo (Jokowi) segera menghadapi situasi sulit terkait keuangan negara. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang terbatas membuat dia harus menaikkan harga bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi.
Namun, kebijakan tersebut akan membuat popularitas Jokowi merosot menjadi buruk. Mantan Gubernur DKI Jakarta itu harus siap-siap dijadikan sasaran kekecewaan oleh masyarakat, demikian ungkap pengamat berdasarkan hasil suatu jajak pendapat.
"Jika harga BBM dinaikkan, Presiden Jokowi paling disalahkan. Presiden menempati urutan pertama sebanyak 51,2 persen," kata peneliti Lingkaran Survei Indonesia (LSI), Rully Akbar, dalam konferensi pers di Rawamangun, Jakarta, Kamis 30 Oktober 2014, dilansir VIVAnews.
Rully menuturkan, Jokowi tengah menghadapi dilema kenaikan BBM bersubsidi. Sebab, berdasar rasionalitas ekonomi, kenaikan harga BBM memang harus dilakukan.
"Dukungan publik besar ketika pilpres, namun ketika ada kenaikan harga BBM mau tidak mau akan merosotkan dukungan terhadap Jokowi-JK," jelasnya.
Meski demikian, Rully menegaskan Jokowi masih bisa mengurangi ekses buruk kekecewaan masyarakat. Salah satunya dengan mengeluarkan kebijakan yang bersifat kompensasi.
"Misalnya, Kartu Indonesia Sehat, Pintar. Kalau kebijakan itu terlaksana maka kekecewaan akan tertutupi. Karena, mereka akan tahu ke mana subsidi disalurkan," ujarnya. *piyungan online
