Kisruh KPK-POLRI berimbas pada kekecewaan mereka yang dulunya mendukung dan memilih Jokowi dalam pilpres. Kekecewaan itu karena Jokowi dianggap "ter-tedjo" alias gak jelas sikapnya dalam menyelesaikan konflik KPK-POLRI, bahkan mereka menuding Jokowi ikut berperan melemahkan KPK.
Dari orang biasa, aktivis anti korupsi, dan artis yang dulu mendukung dan membela mati-matian Jokowi, sekarang mereka meluapkan kekecewaannya pada "Sang Dewa".
"Iya nih kayak buah simalakama gue. Nggak menyesal sih pilih Jokowi. Tapi yang gue sedihkan koruptor lagi memukul gendang. Kami penggiat antikorupsi dan teman yang kita angkat jadi pemimpin (Jokowi), justru ikut menari," ungkap Bimbim Slank kepada Liputan6.com di Pondok Indah, Jakarta Selatan, Sabtu (24/1/2015).
"Nampil dong, Presiden. Ini kemarin keadaan sudah genting cuma berikan statement yang enggak ada isinya di Istana Bogor," tutur Haris Azhar Koordinator KontraS.
"Jokowi telah kehilangan keberanian dan indepedensi," kata Ade Irawan Koordinator ICW, Ahad 25 Januari 2015.
Menanggapi mereka-mereka yang dulu mendukung Jokowi sekarang mengutarakan kekecewaanya, Fahri Hamzah memberikan komentarnya melalui twitter:
"Kan kalian yang bikin JOKOWI seperti setengah dewa..lah kok sekarang kek Gitu lakumu..sabar dong..."
"Emangnya kalian susah gara2 ini (kisruh KPK-POLRI -red)? Rakyat pikirin dong..."
"Kalian terlalu cepat berubah pikiran...kasihan rakyat lah...kayak dipermainkan..."
"Terlalu banyak adegan lucu...kurang pikiran..."
Presiden Joko Widodo sendiri tadi malam (Minggu, 26/1/2015) kembali memberi pernyataan terkait kisruh KPK-POLRI. Berikut isi lengkap statemen Presiden Jokowi:
Setelah beberapa kali kita mendapatkan masukan dan fakta-fakta, meskipun juga belum penuh, belum banyak, tetapi pada malam hari ini perlu saya sampaikan.
Pertama bahwa kita sepakat, institusi KPK dan Polri harus menjaga kewibawaan sebagai institusi penegak hukum, termasuk institusi penegak hukum yang lain seperti kejaksaan dan Mahkamah Agung.
Oleh sebab itu jangan ada kriminalisasi. Saya ulang, jangan ada kriminalisasi. Dan proses hukum yang terjadi pada personel KPK maupun Polri, harus dibuat terang benderang, harus dibuat transparan, proses hukumnya harus dibuat transparan. Dan agar proses hukum dapat berjalan dengan baik, jangan ada intervensi dari siapapun, tapi saya akan tetap mengawasi kemudian mengawal.
KPK dan Polri harus bahu membahu bekerjasama memberantas korupsi. Biarkan KPK bekerja, biarkan Polri bekerja, dan semuanya tidak boleh merasa sok di atas hukum. Keduanya harus membuktikan bahwa mereka telah bertindak benar sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku.
Sekali lagi, proses hukum harus transparan, harus terang benderang, dan jangan sampai ada kriminalisasi.[piyungan online]
