Kepolisian Republik Indonesia (POLRI) secara resmi telah mengeluarkan
izin penggunaan jilbab bagi anggota Polisi Wanita (Polwan). Ketentuan
itu tertuang dalam Keputusan Kapolri Nomor: 245/III/2015 tanggal 25
Maret 2015, tentang perubahan atas sebagian surat keputusan Kapolri
Nopol: SKEP/702/X/2005 tanggal 30 September 2006 tentang sebutan
penggunaan pakaian dinas seragam Polri dan PNS Polri.
Usai dikeluarkannya Keputusan Kapolri tentang dibolehkannya jilbab bagi
Polwan, Divisi Humas Mabes Polri melalui laman facebooknya telah
menampilkan beragam jenis jilbab/seragam untuk Polwan.
Dibolehkannya Polwan Berjilbab mendapat sambutan gembira dari publik. Di
media sosial, para netizen mengapresisasi dan memuji POLRI dan Polwan.
"Semakin cantik polisi Indonesia," ujar Bayu Agung Permana melalui twitternya @Bayu06007, Kamis (26/3).
"Alhamdulillah syukurlah semoga membawa berkah untuk karier kepolisian
dan keluarga sakinah mawwadah warohmah…tetap istiqomah n tawakkal ibu
polwan. Selamat bertugas," ujar pemilik akun Kankung Ijo di Faceboook
Divisi Humas Mabes POLRI.
MUI menyambut baik Peraturan Kapolri tentang pemebrian izin penggunaan
jilbab kepada Polisi Wanita (Powan). Ketua Bidang Kajian Majelis Ulama
Indonesia (MUI), Cholil Nafis menyatakan peraturan tersebut sesui dengan
kewajiban menutupi aurat dalam Islam.
Terkait desain jilbab yang nantinya akan dikenakan oleh Polwan, Nafis
mengatakan dalam Islam tidak ada ketentuan khusus tentang hal itu. "Yang
menjadi kewajiban dalam Islam adalah menutupi aurat, desainnya sesuai
dengan kepribadian Indonesia," ujarnya seperti dilansir Republika, Rabu
(25/3).
“Alhamdulillah, akhirnya peraturan resmi Polwan berjilbab keluar. Fraksi PKS sangat mengapresiasi langkah Plt Kapolri Pak Badrodin Haiti yang telah resmikan jilbab Polwan.“ Kata politisi PKS yang saat ini dicalonkan menjadi Bupati Pesawaran ini dalam siaran persnya, 25 Maret 2015.
Menurut Muzzammil ini merupakan perjuangan semua pihak, termasuk Mantan Kapolri, Sutarman dan Timur Pradopo dengan jajarannya dan fraksi-fraksi di Komisi III yang sudah membahas dan mengesahkan anggaran jilbab Polwan dalam APBN 2015.
“Dan ini juga perjuangan para tokoh, ormas Islam, dan masyarakat yang menyampaikan aspirasinya melalui berbagai media masa dan media sosial," ujar mantan Wakil Komisi III DPR ini yang memimpin langsung pengesahan alokasi anggaran jilbab Polwan pada APBN 2015 ini.
