2. Dulu, Ketua Umum PPP Suryadharma Ali menyatakan scara resmi, secara penuh mendukung calon presiden (capres) dari Partai Gerindra Prabowo.
3. Dukungan itu pun, menurut SDA, tanpa syarat apapun. Artinya, PPP tidak meminta jatah kursi di kabinet bila Prabowo menang,
4. apalagi minta jatah menteri. Jadi bkn hanya partai yg tergabung dlm koalisi pengusung @jokowi_do2 yg digadang-gadang tanpa syarat,
5. begitu pun PPP saat itu menyatakan demikian. Seperti yang pernah SDA ungkapkan 18 April lalu. Ketika Prabowo datang ke kantor PPP,
6. bahwa dukungan PPP itu tidak mencantumkan syarat, kata SDA saat menghadiri Rapimnas LDII di Balai Kartini, Jl. Gatot Subroto, Jakarta,
7. SDA mengatakan cara berpolitik tanpa syarat itu disebut sebagai politik nontransaksional.
8. Sebab, dukungan kepada Prabowo dinyatakan sebagai dukungan untuk kemajuan dan kemaslahatan segenap rakyat Indonesia.
9. Jadi dukungan tanpa syarat PPP tidak meminta cawapres, juga tidak meminta menteri di kabinet.
10. Tapi dukungan kepada Prabowo ini dukungan untuk kepentingan dan kemajuan bangsa, bkn krn pertimbangan kursi dan bagi2 kue. Kata SDA.
11. Sikap SDA pun menuai kontra dari Sekjennya yakni M. Romahurmuziy, ia pun menggelar Rapimnas yg membahas sikap politik SDA,
12. konflik pun dimulai, Romi sapaan akrab M. Romahurmuziy berharap Ketum PPP SDA hadir dlm Rapimnas tsb.
13. SDA pun dicecar ihwal sikap politiknya yang mendukung Ketua Dewan Pembina Partai Gerindra, Prabowo Subianto sbgi calon presiden.
14. Rapimnas pun diwarnai ketegangan, krn masing2 pihak berkeras dgn pendapatnya. Romi menyatakan, tindakan SDA yg mendukung Prabowo –
15. scara sepihak melanggar AD & ART Partai. Tp Romi tdk berharap jika pada nantinya usai Rapimnas diputuskan PPP tetap mendukung Prabowo.
16. Walau akhirnya Romi mengatakan "Mekanisme pemberian dukungan yang disampaikan kemarin telah melanggar sejumlah konstitusi partai dan-
17. dan putusan musyawarah kerja nasional, yang mengamanatkan putusan koalisi hanya bisa dirapatkan dalam forum rapimnas," sambung Romi.
18. Romi jg menampik penyelenggaraan rapimnas kala itu ilegal. Menurutnya, Rapimnas sdh sesuai amanat mukernas PPP di Bandung waktu itu.
19. Dlm masa kampanye Capres, keluarlah status hukum SDA sbgi tersangka setelah penyidik KPK mendapatkan dua alat bukti yang cukup.
20. Kata Johan, selama penyelidikan, KPK telah mengumpulkan barang bukti dan keterangan, baik di Indonesia maupun Arab Saudi.
21. Dalam perkara tersebut, Ketum PPP itu dianggap melanggar pasal 2 ayat 1, pasal 3 UU Tindak Pidana Korupsi juncto pasal 55 ayat 5 ke 1
22. dan pasal 65 KUH Pidana. Dengan jeratan tersebut, SDA bisa terancam hukuman maksimal 20 tahun penjara.
23. SDA dianggap menyalahgunakan kewenangan sebagai menteri dengan cara memperkaya diri sendiri serta orang lain. Berdasar hasil telaah KPK,
24. dan sejumlah orang diduga menyalahgunakan dana penyelenggaraan haji sebesar Rp 1 triliun.
25. Dana itu berasal dari APBN dan setoran calon jamaah haji melalui tabungan haji.
26. Ada beberapa komponen yang diduga dimainkan dalam perkara itu. Di antaranya, pemanfaatan biaya perjalanan ibadah.
27. SDA dijerat trlbh dahulu karena perannya yg bgitu sentral. Selain itu, penetapan SDA sbg TSK mmg trbilang mendadak skaligus mengejutkan.
28. Tidak biasanya @KPK_RI menetapkan TSK langsung ke pejabat selevel Menteri. Terkesan buru-buru, Ada apakah dgn KPK?
29. Penyidik biasanya menyisir kasus korupsi dgn menjadikan pejabat teknis atau eselon III sebagai tersangka terlebih dahulu.
30. Situasi politik kala itu mencapai puncaknya, masa pilpres adalah masa-masa panas dimana saling adu kekuatan antar dua kubu.
31. Sehingga saat @KPK_RI langsung menjadikan TSK SDA menunai banyak analisis dan asumsi publik.
32. KPK sering mnjerat pjabat pembuat komitmen (PPK), lalu naik hingga level pengguna anggaran (menteri). Itulah yg kmudian muncul spekulasi
33. bhw penetapan itu sngat berbau politis. Apalagi, sempat trjadi persoalan ditubuh partai yg diketuai SDA dlm hal dukung-mendukung capres.
34. Memang pasal 55 KUH Pidana. Pasal itu menunjukkan adanya keterlibatan pihak lain.
35. Dalam sprindik, KPK juga menggunakan kalimat SDA dan kawan-kawan. Sayang, siapa saja nama yang masuk kalimat ”dan kawan-kawan” itu,
36. @KPK_RI belum membeberkan beralasan, hingga ada penetapan tersangka selain SDA. Hanya SDA saja. Makin kuat spekulasi permainan KPK.
37. Informasi lain, penyidikan kasus itu akan menyasar sejumlah orang yang menjadi anak buah SDA di Kementerian Agama (Kemenag).
38. Nama Dirjen Haji & Umrah Anggito Abimanyu, Direktur Penyelenggaraan Haji Bidang LN Sri Ilham Lubis jg msk daftar ”dan kawan-kawan”.
39. Sejumlah anggota Komisi VIII DPR (membidangi haji) disebut-sebut juga masuk. Namun, Johan enggan memastikan informasi tersebut.
40. Kasus itu kabarnya juga akan mengarah pada pembahasan anggaran penyelenggaran haji. Persis dengan pembahasan anggaran proyek-proyek
41. yang berhubungan dengan korupsi lain, ada sejumlah nama anggota DPR yang disebut-sebut kecipratan fulus saat pembahasan anggaran.
42. Selama ini memang ada anggota DPR yang telah dimintai keterangan dalam kasus itu, yakni Jazuli Juwaini (PKS) dan Hasrul Azwar (PPP).
43. Tdk tertutup kemungkinan jg kasus tsb akan menyeret pihak yg bertindak slaku rekanan pengadaan, termasuk mereka yg berada di Arab Saudi.
44. Suryadharma Ali menilai sejumlah elite partainya bermanuver atas situasi yang tengah dia alami.
45. SDA menilai para elite PPP memanfaatkan statusnya sebagai tersangka kasus korupsi haji, untuk melengserkan dirinya dari kursi ketum.
46. Namun SDA mengaku Saat diberhentikan, status dirinya blm tersangka. Kemudian status ini ditunggangi mereka untuk menggulingkan SDA.
47. Terlihat elite-elite partai yang dikomandoi oleh Muhammad Romahurmuziy, Emron Pangkapi dan Suharso Monoarfa,
48. Mereka ingin meraih jabatan di partai tetapi dengan jalan pintas. Dan itu mulai terbukti.
49. SDA berpendapat seharusnya Mahkamah Partai menilai perilaku Rommahurmuziy, Emron, dan Suharso secara organisasi.
50. Sebaliknya, apabila Mahkamah Partai menilainya salah, SDA bersedia dihukum seberat-beratnya.
51. Kini, kubu Romi pun menunjukkan kegarangannya soal jabatan, saat capres yg didukung kalah, Romi CS langsung panik,
52. ditambah jatah kursi dewan di parlemen tdk kebagian, Romi pun makin kalap, dan mengancam pindah koalisi ke kubu Jokowi.
53. Ancaman Romi cs pun diabaikan KMP, terbukti, KMP pun memenangkan kembali Kursi di MPR.
54. Disini tlh terlihat btapa Romi Cs haus akan jabatan, bginya koalisi tanpa syarat adlah kepalsuan, yg terpenting bg kue. Baru mau gabung.
55. Suara PPP tak mempengaruhi KMP, dan KMP pun membuktikan kesolidannya dgn mendudukan kmbali wakilnya di MPR. PPP makin gigit jari.
56. Romi CS terlihat makin geram. Akankah @jokowi_do2 memberi jatah menteri bagi pasukan Romi Cs yg haus jabatan? Kita lihat saja nanti.
57. Akankah @jokowi_do2 melupakan perbedaan politik saat pilpres yg dilakukan PPP? Dan memberi jatah menteri? Wallahu 'allam Bissawab...!
*kultwit by @TPK_RI (19/10/2014)
